Advertisement Advertisement
Muba
Beranda » Blog » Kenaikan Produksi Beras dan Gabah Sumsel Tertinggi dari 5 Besar Provinsi Produsen Beras Nasional

Kenaikan Produksi Beras dan Gabah Sumsel Tertinggi dari 5 Besar Provinsi Produsen Beras Nasional

OKI – Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) @Hermanderu67 , sektor pertanian di Bumi Sriwijaya terus mencatatkan prestasi membanggakan. Selain menempati posisi kelima sebagai produsen beras terbesar nasional, Sumsel juga berhasil mencatatkan diri sebagai provinsi dengan kenaikan produksi beras dan gabah tertinggi di Indonesia pada periode Januari–November 2024.

Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Dr. Ir. Suwandi, M.Si, saat meninjau program cetak sawah di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (2/10/2025).

“Kenaikan produksi beras dan gabah pada periode Januari–November 2024 tertinggi dibandingkan dengan lima provinsi produsen beras terbesar nasional. Data ini sudah kami laporkan, dan capaian tersebut tentu bukan hal yang mudah,” jelas Suwandi.

Ia menambahkan, OKI menjadi salah satu daerah dengan program cetak sawah terbesar di Indonesia. Saat ini sebagian besar program cetak sawah di Sumsel sudah melalui tahap Survei Investigasi dan Desain (SID) serta kontrak pelaksanaan.

“Dari total 38.000 hektare lahan yang clear and clean, posisi hari ini sudah 29.884 hektare yang dikontrak. Artinya tinggal sedikit lagi yang belum rampung. Selain OKI, beberapa kabupaten lain seperti Ogan Ilir dan Banyuasin juga sedang menyelesaikan kontrak,” terang Suwandi.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kesuksesan program cetak sawah tidak hanya diukur dari berhasilnya pembukaan lahan, tetapi juga keberhasilan pengolahannya. “Kalau hanya dicetak tapi tidak diolah, justru lahan akan cepat ditumbuhi rumput. Karena itu, tolak ukurnya adalah lahan bisa segera ditanami,” ujarnya.

Wabup Abdur Rohman Husen Hadiri Semarak Wong Kito 2026

Suwandi memastikan pemerintah pusat akan mendukung penuh kebutuhan peralatan pertanian, termasuk percepatan mobilisasi alat berat. Ia juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan Forkopimda di Sumsel bekerja lebih keras, terutama menjelang musim hujan di bulan Oktober.

“Maksimal bulan November harus tuntas. Menteri Pertanian bahkan meyakini Sumsel bisa menjadi provinsi percontohan terbaik di luar Pulau Jawa,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan sektor pertanian. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas anugerah alam yang dimiliki sekaligus menjaga keberlanjutannya demi generasi mendatang.

“Kita harus bersyukur, karena potensi pertanian di Sumsel masih sangat besar. Ke depan, anak cucu kita tinggal mengembangkan sektor hilirnya saja. Jadi bukan hanya kita nikmati sekarang, tetapi juga harus kita wariskan,” tegasnya.

Herman Deru juga menyebutkan, Sumsel kini semakin kokoh sebagai penyangga pangan nasional. Semangat ini didukung pula oleh kebijakan Presiden yang melarang impor beras. “Semangat kita mungkin tidak akan sekuat ini jika Presiden tidak mengeluarkan kebijakan larangan impor. Apalagi harga HPP padi kini mencapai Rp6.500 per kilogram,” jelasnya.

Langkah Proaktif Kolaborasi Pemkab Muba dan Dunia Usaha untuk Membuka Lapangan Kerja Secara Terbuka.

Menurutnya, Sumsel mendapat program cetak sawah seluas 48.000 hektar, dengan 38.000 hektare sudah masuk tahap SID. Dari jumlah itu, Kabupaten OKI berkontribusi besar dengan 18.000 hektar. “Per hari ini, Sumsel telah mencatat kenaikan signifikan produksi gabah kering giling. Jika target akhir 2024 sebesar 2,9 juta ton, hingga September ini sudah naik 600 ribu ton,” ungkapnya.

Dengan optimisme tinggi, Herman Deru yakin Sumsel mampu naik peringkat menjadi tiga besar produsen beras nasional. “Dengan dukungan LBS (Luas Bakal Sawah) yang ada dan penerapan Padi IP 200, kita bisa panen dua kali setahun. Itu membuat Sumsel berpeluang naik dari lima besar menjadi tiga besar nasional,” ucapnya penuh semangat.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan lahan kosong secara maksimal tanpa melanggar aturan yang berlaku. “OKI punya potensi sangat besar. Jika semua digarap, bukan mustahil OKI menjadi primadona penghasil pangan nasional,” katanya.

Selain di OKI, rombongan Gubernur Herman Deru bersama Staf Ahli Mentan RI juga meninjau program cetak sawah di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir.

Pemkab Muba Berkomitmen Amankan PSN, Hambatan Hukum Trase Tol Betung-Jambi Temui Titik Terang Asisten I Setda Muba Ikuti Rakor Mitigasi AGHT Demi Percepat Pembayaran Lahan Warga Sekayu, Muba – Bupati Muba Toha Tohet melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Musi Banyuasin (Muba) Ardiansyah, mengikuti rapat koordinasi yang digelar Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen guna menindaklanjuti pengamanan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Rapat yang berlangsung secara virtual pada Kamis (25/6/2026) berfokus pada penyelesaian Hambatan (AGHT) pada ruas Simpang Indralaya–Muara Enim (Junction Palembang) serta ruas Betung–Tempino–Jambi yang melintasi Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir mendampingi Asisten I, Kepala Dinas PU PR Muba yang diwakili oleh Sekdis PUPR Ferry Afandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muba yang diwakili oleh Kabid PDL DLH Jetendra, serta Dasrullah dari Bagian Hukum Setda Muba. Selain itu, rapat juga diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Muba Rosidi, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan PT Hutama Karya (Persero). Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah mengatasi keraguan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengeksekusi pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) terkait sejumlah bidang lahan yang Surat Permohonan Pembayarannya (SPP) telah disetujui oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Keraguan tersebut muncul karena perlunya jaminan hukum agar tidak terjadi lagi pergeseran trase tol di kemudian hari. Guna mengatasi persoalan tersebut, rapat merumuskan pola mitigasi hukum berlapis demi melindungi semua pihak dari potensi masalah hukum di masa depan. Dengan adanya solusi konkret ini, Jaksa Agung Muda Intelijen menegaskan bahwa pembayaran UGK dari SPP tersebut sudah bisa segera dieksekusi tanpa hambatan lebih lanjut. Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Setda Muba Ardiansyah, menyampaikan pandangan dan kesiapan penuh dari pihak jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan program strategis nasional ini. “Pada prinsipnya kami terus mengikuti perkembangan pelaksanaan pengadaan tanah yang melewati wilayah Musi Banyuasin sesuay dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami sebisa mungkin melakukan atau tetap sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang dilewati jalan.” Ardiansyah dalam penyampaiannya. Dia juga menambahkan bahwa kehadiran tol ini merupakan instrumen penting bagi kemajuan wilayahnya. “Mudah-mudahan saja alhamdulillah ini tetap bisa berjalan, karena ini menjadi salah satu pemantik ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pada prinsipnya kami akan terus memonitor dan mendukung apa yang menjadi arahan. Insyaallah Kabupaten Banyuasin siap mendukung apa pun yang menjadi arahan dari rapat pada siang hari ini,” tegasnya. Proyek strategis jalan tol ruas Betung-Jambi ini ditargetkan dapat terhubung sepenuhnya pada tahun 2027. Kehadiran jalur bebas hambatan ini diharapkan mampu menjadi pemantik roda perekonomian baru, memajukan daerah, serta membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya.

Artikel Terkait

Berita Terbaru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan

× Advertisement
× Advertisement